Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memperkirakan pembangunan kawasan perbatasan dengan Sarawak membutuhkan dana Rp26,08 triliun di tahun 2012.
"Estimasi dana tersebut untuk infrastruktur, patok batas, pendidikan, kesehatan, dan lainnya," kata Kepala Bidang Kerja Sama, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalbar, Manto Saidi saat dihubungi di Pontianak, Senin.
Rinciannya, untuk Pos Lintas Batas (PLB) Jagoi Babang Rp450 miliar, PLB Jasa (Kabupaten Sintang) Rp600 miliar, penanganan patok batas Rp80 miliar.
Kemudian jalan paralel perbatasan Rp5,6 triliun; jalan akses ibu kota kabupaten ke PLB Rp4,1 triliun; pendidikan Rp2 triliun, kesehatan Rp1 triliun, UMKM Rp750 miliar, infrastruktur pendukung (perkantoran, perumahan, ekonomi dan lain-lain) Rp5,3 triliun; listrik atau energi Rp1,2 triliun dan aparatur/pegawai Rp5 triliun.
Ia mengakui, hingga kini program pemerintah pusat untuk kawasan perbatasan masih bersifat reguler seperti tahun-tahun sebelumnya.
Namun, ia menambahkan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sudah merancang pendekatan dengan penguatan di lima lokasi prioritas di kawasan perbatasan Kalbar dengan Sarawak.
Kelima lokasi itu yakni Paloh (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Entikong (Kabupaten Sanggau), Ketungau Hulu (Kabupaten Sintang) dan Badau (Kabupaten Kapuas Hulu).
"Tapi program-program tersebut baru berjalan mulai tahun 2012," kata dia.
Ia melanjutkan, untuk program Pemprov Kalbar tahun 2011 dan 2012 juga berjalan secara reguler.
Sementara untuk pemerintah kabupaten, selalu kekurangan dana dan berharap ke pemerintah pusat maupun provinsi.
"Dan seharusnya urusan perbatasan memang dana pusat, karena sebagian besar merupakan kewenangan pusat," kata Manto Saidi.
Ia menambahkan, data base terkait sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi/perhubungan serta perdagangan, ada di masing-masing instansi terkait.
"Sayangnya datanya masih perlu pembenahan sehingga kita juga belum ada data kongkrit. Data hanya dari laporan penduduk setempat," kata dia.
Namun secara umum semua kecamatan di perbatasan Kalbar sudah mempunyai gedung SD, beberapa diantaranya memiliki SMP yang dilengkapi asrama serta Puskesmas.
"Hanya saja, PNS yang ditugaskan banyak tidak betah," kata Manto Saidi yang juga Sekretaris ICMI Kalbar itu.
"Estimasi dana tersebut untuk infrastruktur, patok batas, pendidikan, kesehatan, dan lainnya," kata Kepala Bidang Kerja Sama, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalbar, Manto Saidi saat dihubungi di Pontianak, Senin.
Rinciannya, untuk Pos Lintas Batas (PLB) Jagoi Babang Rp450 miliar, PLB Jasa (Kabupaten Sintang) Rp600 miliar, penanganan patok batas Rp80 miliar.
Kemudian jalan paralel perbatasan Rp5,6 triliun; jalan akses ibu kota kabupaten ke PLB Rp4,1 triliun; pendidikan Rp2 triliun, kesehatan Rp1 triliun, UMKM Rp750 miliar, infrastruktur pendukung (perkantoran, perumahan, ekonomi dan lain-lain) Rp5,3 triliun; listrik atau energi Rp1,2 triliun dan aparatur/pegawai Rp5 triliun.
Ia mengakui, hingga kini program pemerintah pusat untuk kawasan perbatasan masih bersifat reguler seperti tahun-tahun sebelumnya.
Namun, ia menambahkan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sudah merancang pendekatan dengan penguatan di lima lokasi prioritas di kawasan perbatasan Kalbar dengan Sarawak.
Kelima lokasi itu yakni Paloh (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Entikong (Kabupaten Sanggau), Ketungau Hulu (Kabupaten Sintang) dan Badau (Kabupaten Kapuas Hulu).
"Tapi program-program tersebut baru berjalan mulai tahun 2012," kata dia.
Ia melanjutkan, untuk program Pemprov Kalbar tahun 2011 dan 2012 juga berjalan secara reguler.
Sementara untuk pemerintah kabupaten, selalu kekurangan dana dan berharap ke pemerintah pusat maupun provinsi.
"Dan seharusnya urusan perbatasan memang dana pusat, karena sebagian besar merupakan kewenangan pusat," kata Manto Saidi.
Ia menambahkan, data base terkait sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi/perhubungan serta perdagangan, ada di masing-masing instansi terkait.
"Sayangnya datanya masih perlu pembenahan sehingga kita juga belum ada data kongkrit. Data hanya dari laporan penduduk setempat," kata dia.
Namun secara umum semua kecamatan di perbatasan Kalbar sudah mempunyai gedung SD, beberapa diantaranya memiliki SMP yang dilengkapi asrama serta Puskesmas.
"Hanya saja, PNS yang ditugaskan banyak tidak betah," kata Manto Saidi yang juga Sekretaris ICMI Kalbar itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar