Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKB MPR HM Lukman Edy menegaskan, kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tetap mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.
Lukman Edy dalam halaqah (pertemuan) kebangsaan bertajuk "Merajut Kembali Kebangsaan Kita melalui Ideologi Pancasila" di Gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta, Selasa mengkhawatirkan, munculnya tanda-tanda kebijakan publik yang tidak berwawasan kebangsaan dan tidak berasas ruh Pancasila mulai terlihat.
Menurut dia, perda-perda di beberapa daerah yang diinisiasi oleh tidak saja parpol yang memang berkecenderungan mengusung pemberlakuan agama dalam hukum positif formal, tapi juga beberapa juga diinisiasi oleh partai-partai yang selama ini cenderung beraliran moderat.
"Kalau kecenderungan yang terakhir ini mulai menjadi tren dikalangan partai di mana atas kepentingan kebutuhan pragmatis politis sebuah partai yang sebelumnya berideologi nasionalis malah menginisiasi perda bernuansa syariat agama tertentu, maka ini akan mengikis Negara kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Lukman Edy mengatakan, hal itu akan berakibat melenyapkan martabat dan harga diri bangsa sebagai NKRI. Karena itu, Fraksi PKB MPR RI menginisiasi pendidikan politik empat pilar berbangsa dan bernegara ini dengan melibatkan kader-kader PKB di DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan demikian, mereka bisa menjadi pelopor garda depan dalam menyebarkan paham kebangsaan sebagaimana nilai-nilai yang tercantum dalam 4 pilar, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
"Saya sangat optimistis, kalau teman-teman DPRD itu sudah beres faham kebangsaannya, wawasan kenegaraannya, maka ke depan akan lahir perda-perda yang lebih menjiwai ruh dan ide konstitusi kita, sehingga kebijakan yang diambil pun mencerminkan pengamalan ruh Pancasila kita sesuai amanah UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik," ujar Lukman.
Menurut Lukman yang juga mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dari diskusi dengan kalangan DPRD di daerah, saat ini ada kecenderungan kuat dan terfasilitasi, yaitu gerakan radikalisasi yang cukup masif di kalangan para pelajar.
"Kalau itu terus dibiarkan dan terus menjadi kecenderungan kuat, maka sangat dikhawatirkan lima atau sepuluh tahun mendatang legislatif kita akan diisi oleh generasi-generasi yang tidak berwawasan kebangsaan dan otomatis nilai-nilai Pancasila akan semakin jauh dari ruang kebijakan publik kita," katanya.
Sebelumnya, pengamat politik Yudi Latif berpendapat, akar dari mulai menjamurnya gerakan atau radikalisasi di kalangan pelajar salah satunya adanya mulai hilangnya mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum sistem pendidikan kita.
"Isu radikalisasi pelajar ini harus dipandang dari pudarnya pengajaran Pancasila di sekolah. Ada problem terkait pendidikan karakter yang menyangkut moral perorangan, civic education dan sejenisnya," katanya.
Lebih parah lagi, kata dia, ada persepsi yang kurang tepat di kalangan generasi pelajar dimana kalau ingin dianggap berwawasan global itu, cenderung merujuk pada sumber dan nilai-nilai yang ada di negara maju, khususnya negara-negara Barat Latif.
Akibat keteledoran, kata pengajar Universitas Paramadina Jakarta itu, akibat penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sistem pendidikan wajah Pancasila kini bagai bintang yang redup tertutup kabut, menimbulkan kegelapan dalam rumah kebangsaan.
"Lantas anak-anak negeri berusaha mencari kunci jawaban atas persoalan negerinya di luar `rumah`. Seseorang bertanya, `Apa gerangan yang kalian cari?` Anak-anak negeri itu pun menjawab, `kunci rumah`. Memangnya di mana hilangnya kunci itu?. Di dalam rumah kami sendiri. Mengapa kalian cari di luar rumahmu? Karena rumah kami gelap," katanya.
Untuk itu, menurut Yudi, kunci jawaban atas krisis kebangsaan itu sesungguhnya bisa ditemukan dari dasar falsafah dan pandangan hidup Indonesia sendiri. "Yang diperlukan adalah mengikuti cara Bung Karno, menggali kembali mutiara terpendam itu. Marilah kembali ke rumah Pancasila!," kata Yudi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar